beritaterkini.id – Penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai diberlakukan pada 2024 memunculkan berbagai reaksi, baik dari sektor industri maupun pekerja. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa meskipun ada perubahan besar dalam struktur perpajakan di Indonesia, kebijakan ini tidak akan mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Penerapan PPN baru ini, yang tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bertujuan untuk memperkuat perekonomian negara, namun pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa sektor ketenagakerjaan tetap terjaga dengan baik.
Pengaruh Penerapan PPN terhadap Sektor Ketenagakerjaan
Penerapan PPN yang meningkat menjadi 12 persen diperkirakan akan memengaruhi berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor jasa dan barang konsumsi. Meskipun PPN dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan memberatkan pekerja, terutama yang berada di golongan upah rendah. Hal ini sangat penting mengingat sektor ketenagakerjaan Indonesia yang terdiri dari berbagai lapisan, termasuk pekerja formal, informal, serta pekerja dengan upah minim.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi pekerja, termasuk melalui kebijakan jaring pengaman sosial dan program-program subsidi yang dirancang untuk membantu pekerja yang terdampak oleh kenaikan harga akibat PPN. Beberapa program yang sudah ada, seperti bantuan langsung tunai dan subsidi pangan, diperkirakan akan diperluas untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan perlindungan.
Upaya Pemerintah dalam Menjaga Kesejahteraan Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menekankan bahwa meskipun ada perubahan dalam tarif PPN, perlindungan terhadap pekerja akan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah telah merancang kebijakan untuk memastikan bahwa dampak negatif dari penerapan PPN dapat diminimalisir. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem jaminan sosial bagi pekerja. Jaminan sosial ini mencakup kesehatan, keselamatan kerja, serta pensiun yang terus diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan pekerja saat ini.
Pemerintah juga menyadari pentingnya pengawasan ketat terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama terkait dengan penerapan PPN di sektor yang mempengaruhi pendapatan pekerja. Untuk itu, pemerintah akan bekerja sama dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
Kebijakan yang Mendukung Ekonomi dan Pekerja
PPN 12 persen tidak hanya berlaku untuk barang dan jasa, tetapi juga untuk berbagai sektor yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara melalui pajak dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Kenaikan PPN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai program-program sosial dan infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja.
Pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui penerapan kebijakan fiskal yang mendukung, sehingga membuka lebih banyak peluang kerja baru. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pembangunan sektor-sektor ekonomi juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang berkualitas.
Kesimpulan
Penerapan PPN 12 persen yang dimulai pada 2024 memang membawa perubahan signifikan dalam perekonomian Indonesia, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi pekerja. Melalui kebijakan perlindungan sosial yang lebih kuat dan pemantauan yang ketat, pemerintah berusaha memastikan bahwa penerapan pajak ini tidak berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja. Pemerintah juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan yang adil dan seimbang antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan pekerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor ketenagakerjaan Indonesia akan tetap tangguh dan berkembang, meski ada perubahan dalam kebijakan perpajakan.
Perlindungan terhadap pekerja harus tetap menjadi prioritas utama di tengah perubahan ekonomi, dan penerapan PPN 12 persen ini tidak boleh mengabaikan hal tersebut.
